Menebak Nasib Petani di Era Jokowi

MENEBAK NASIB PETANI DI ERA JOKOWI

Oleh Arka’a Ahmad Agin

Ketua Wilayah Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Bangka Belitung

Presiden Joko Widodo yang lebih akrab dipanggil Jokowi pada masa kampanye Pemilu Presiden yang lalu mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin dengan nasib petani Indonesia. Bererapa pernyataan Jokowi yang berhubungan dengan nasib petani Indonesia, misalkan soal kepemilikan lahan bagi petani, konversi lahan pertanian menjadi: pemukiman,industri, pertambangan, pengadaan alat pertanian yang masih impor, dan soal peningkatan hasil pertanian intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembangunan bendungan baru dan saluran irigasi tersier. Semua pernyataan Jokowi itu memang tidak bisa dilakukan secara langsung karena berhubungan dengan peraturan kebijakan dan pendanaan.           Jokowi pun telah memulai dengan melakukan kunjungan langsung ‘blusukan’ ke daerah  untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat daerah. Misalkan Jokowi langsung berkunjung ke beberapa kabupaten di Pulau Sulawesi. Kunjungan Jokowi juga ingin melihat langsung potensi pertanian daerah yang ada dan menyerap aspirasi tentang berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan hasil pertaniannya.

            Sikap Jokowi ini memang memberikan peluang harapan yang lebih baik jika mampu diimplementasikan kerja nyata dalam program kdan diproteksi dalam bentuk regulasi yang benar-benar berpihak kepada petani. Tentu saja Jokowi tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah serta seluruh stakeholder yang konsen dengan nasib petani.

Petani sebagai Kelompok Mandiri

            Berbicara  tentang petani bukan hanya sebatas isu pembangunan semata. Akan tetapi, harus menjadi bagian dari pembangunan strategis negeri ini. Petani merupakan kelompok masyarakat mandiri yang tidak pernah menyulitkan pemerintah. Petani Indonesia selalu mandiri dalam segala hal, baik dalam pembukaan lahan, penyediaan bibit, perawatan, pemupukan, panen dan pemasaran.

            Petani Indonesia masih sangat kecil mendapat sentuhan dari pemerintah. Sentuhan pemerintah hadir justru petani hanya dijadikan sebagai objek proyek eksidental setengah semata dan hasilnya justru tidak jarang menyulitkan petani. Konsekuensi pembinaan setengah hati tersebut justru menimbulkan image  negatif bagi petani karena seringkali proyek-proyek eksidental tersebut gagal dan masyarakat petani pun dikorbankan sebagai kambing hitam. Petani sangat susah diubah, berpola pikir tradisional, dan beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai pembenaran untuk pengkambinghitaman petani.

Ubah Orientasi

            Adanya program pembinaan petani setengah hati harus segera dihentikan dan berganti orentasi menjadi program berkesinambungan dan mencerdaskan. Kesinambungan program bukan hanya dam bentuk bantuan tetapi lebih kepada pembinaan yang mengakar untuk mengubah  pola pikir (mindset) petani. Petani Indonesia harus diperkenalkan dengan teknologi pertanian moderen dalam pengelolaan dan pengolahan lahan pertaniannya dan diberi kemudahan untuk mendapatkan permodalan. Selain perhatian pada teknologi pertanian dan permodalan, hal yang terpenting lagi sebagai tugas pemerintah adalah membuat regulasi yang mampu memproteksi harga hasil produksi petani dan membuka peluang pasar.

            Semua program tersebut tentu akan mengubah orientasi hidup petani negeri ini. Petani akan meningkat motivasi kerja dan kesadarannya memperjuangkan pendapatan melalui sektor pertanian dan perkebunan. Desa akan menjadi penyangga utama baru peningkatan pendapatan masyarakat dan negara. Selain itu, desa akan menjadi pembuka lapangan kerja produktif bagi anak muda negeri ini. Perubahan orientasi petani akan mampu mensinergikan percepatan pembangunan kota dan desa. Konsistensi pembinaan yang mengakar akan maprmpu meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi pertanian dengan standar hieginis yang dibutuhkan pasar, baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu, pembinaan pemerintah harus memperhatikan potensi pertanian lokal yang sudah familiar dengan masyarakat setempat. Artinya potensi pertanian lokal yang telah ada harus diberdaya sebagai bentuk program pembangunan yang memperhatikan konsep kearifan lokal tanpa harus menggantikan dengan jenis tanaman baru yang masih asing. Hal terpenting adalah semua jenis tanaman tersebut unggulan dan dilakukan dengan pembinaan dan permodalan.

            Terakhir yang perlu dipikirkan pemerintah di era Jokowi adalah kemudahan permodalan melalui perbankan. Tentu pemerintah harus mulai menunjukkan bank khusus untuk peminjaman modal petani. Selain itu, sebagai bentuk pembinaan pemerintah juga harus menggalakkan program kemudahan pembuatan sertifikasi lahan pertanian dan perkebunan masyarakat sehingga bank yang ditunjuk untuk memberikan kemudahan pemberian modal tidak disulitkan dikemudian hari. Adanya konsistensi dan keberpihakan kebijakan pembangunan era Jokowi seperti di atas diharapkan akan memberikan espektasi yang lebih baik bagi petani negeri ini dan jika tidak maka justru akan jadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi-JK sendiri.